Pemilihan Kepala Daerah serentak akan dilaksanakan pada tahun 2020 nanti. Pilkada serentak ini sudah terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019. Salah satu tahapan pilkada serentak adalah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada Rabu (25/9).

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi telah menandatangani NPHD antara Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang di Ruang VIP Wali Kota Semarang. Kegiatan penandatangan tersebut dihadiri juga oleh Ketua KPU Kota Semarang Hendry Casandra Gultom,Plh Ketua Bawaslu Kota Semarang Muhammad Amin, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat, dan Perwakilan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah M.Fajar S.A.K. Arif. Penandatanganan NPHD ini pertama kali di Jawa Tengah.

Dalam Pemilihan Umum Walikota (Pilwakot), Pemerintah KotaSemarang sudah ikut menyukseskan pelaksanaan dengan menganggarkan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) untuk Pilkada serentak 2020.

“Bedanya tahun ini tahapan sosialisasi perseorangan itu lebih panjang proses pendaftaran,” tutur Ketua Bawaslu Kota Semarang Muhammad Amin.Proses tahapan persiapan pilkada mulai pada bulan September 2019.

Pada bulan November  akan dilakukan tahapan pendaftaran anggota Bawaslu pada 16 kecamatan di Kota Semarang.

Untuk pendaftaran calon Wali Kota Semarang sendiri akan dibuka pada 9 Desember 2019 hingga bulan Maret 2020 bagi perseorangan atau independen sedangkan dari partai politik dibuka pada sekitar bulan Juli 2020.

“Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat menyiapkan anggaran terkait pemilihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada, mudah-mudahan lancar dan berjalan dengan baik serta tidak ada masalah,” harapan Hendi dalam sambutannya.